HUBUNGAN KEWENANGAN MASA ORDE LAMA BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1957

Kekuasaan kepala daerah diminimalkan  yang dikedepankan adalah kekuasaan DPRD memiliki nuansa parlementer. Dengan demikian sebenarnya tidak sejalan dengan UUD 1945 yang mengantu asas Presidensil. Walaupun demikian penyimpangan ini mungkin karena masih dalam masa awal kemerdekaan. Walaupun...

HUBUNGAN KEWENANGAN MASA ORDE LAMA BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 1948

UU No. 1 Tahun 1945 sukar diterima oleh daerah-daerah di luar jawa dan Madura, mengingat situasi saat itu, Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta di Solo pun juga tidak diatur secara jelas, mengingat pemerintah pusat pada saat itu masih menghargai keberadaan kedua...

HUBUNGAN KEWENANGAN MASA ORDE LAMA BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1945

Orde lama merupakan sebutan pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968 di mana Indonesia masih mengalami masa-masa sulit setelah masa penjajahan. Banyak peristiwa yang telah terjadi pada masa sulit tersebut dan terutama...

DEFINISI MODAL SOSIAL

Modal sosial adalah bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Modal sosial juga didefinisikan sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan...

ANALISIS KEBIJAKAN MOBIL MURAH DENGAN EKONOMI GLOBAL

Kebijakan mobil murah merupakan kebijakan yang lahir oleh ekonomi global dan lebih tepatnya adalah sistem ekonomi kapitalis yang artinya warga negara memiliki hak seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Memprediksi kebijakan baru pemerintah dimana akan lahir mobil...

ANALISIS KEBIJAKAN MOBIL MURAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN NEOLIBERALISME

Tahun 2013 merupakan tahun yang dapat kita katakan sebagai puncak neoliberalisme yang akan mendatangkan kapitalisme. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang berhubungan erat dengan neoliberalisme, yaitu kebijakan mobil murah yang ramah lingkungan. Mobil murah...

METODE KUALITATIF DAN KUANTITATIF TERKAIT FENOMENA SOSIAL

A. METODE KUANTITATIF Metode Kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Menurut Fraenkel dan Wallen (1993) penelitian kuntitatif: "Research in which investigator attempts to study naturally according phenomena...

DEFINISI PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (KEMITRAAN PEMERINTAH SWASTA)

Dalam membuat rencana pembangunan, Pemerintah memiliki keterbatasan dalam bidang dana, oleh karena itu Pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang lebih dikenal dengan istilah “Public Private Partnership” (PPP). Menurut William J. Parente definisi PPP: an agreement...

PENTINGNYA INTERPERSONAL SKILL

Sebuah organisasi pasti membutuhkan seorang manajer yang mampu memimpin dan mengatur organisasinya. Dibutuhkan manajer yang aktif dan berkompeten dalam memimpin dan mensukseskan sebuah organisasi. Jika kita ingin menjadi manajer yang sukses dalam memimpin organisasinya maka...

KEBERHASILAN KEBIJAKAN KARTU SEHAT

Kebijakan Kartu Sehat atau yang lebih dikenal dengan PKMS dinilai telah berhasil. Terlihat dari beberapa aspek seperti: Makin bertambahnya peserta PKMS setiap tahunnya (kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah banyak yang mengenal Kebijakan Kartu Sehat dan sudah mengetahui...

PENGERTIAN KARTU SEHAT DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA SURAKARTA

Kartu Sehat adalah program yang dibuat oleh Walikota Surakarta, Joko Widodo pada tahun 2008 sewaktu masa pemerintahannya di kota tersebut. Kartu Sehat ini juga sering disebut dengan PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta) yang dimana berfungsi untuk meringankan masyarakat...

ETIKA DAN MORAL POLITIK DPR (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT)

Etika dan moral politik tidak hanya berkaitan dengan perilaku aktor politik dan aktor kebijakan, namun juga membahas kualitas moral para pelaku. Etika politik adalah gabungan dari etika institutional dan etika keutamaan.  Institusi dan keutamaan merupakan  dua dimensi...

STRATEGI DAN TUJUAN POLITIK SOEHARTO

Alm. Jenderal Besar TNI purn. H. M. Soeharto yang dikenal dengan sebutan Bapak Pembangunan dan juga mantan Presiden RI yang telah berkuasa selama 32 tahun mempunyai sejarah panjang yang sulit ditafsirkan dan beberapa misteri yang tak terpecahkan. Begawan politik Soeharto memang...

PROSES TERBENTUKNYA PERUNDANG-UNDANGAN

PROSES TERBENTUKNYA PERUNDANG-UNDANGAN Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari: Perencanaan Persiapan  Teknik...

PENGERTIAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam konteks Negara Indonesia, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat Negara yang berwenang dan bersifat mengikat secara umum. Sedangkan pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam...

ANALISIS KONFLIK KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) VS POLRI (KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA)

PENDAHULUAN Indonesia merupakan sebuah Negara Demokrasi yang telah merdeka sejak tahun 1945. Penjajahan tidak manusiawi yang dilakukan oleh para penjajah telah merusak sistem pemerintahan dan moral bangsa Indonesia. Rakyat diperlakukan sewenang-wenang tanpa belas kasihan, dibiarkan...

DEFINISI, PROSES, DAN PENYEBAB KONFLIK

Secara etimologis kata konflik berasal dari kata ‘configere’ yang artinya saling memukul. Secara sosiologis konflik merupakan suatu proses sosial sedikitnya melibatkan dua orang atau kelompok di mana salah satu pihak mempunyai keinginan untuk menyingkirkan dan menghancurkan salah...

DEFINISI PEMIMPIN

Pemimpin adalah simbol negara dan negara merupakan cermin dari pemimpin. Jika negara dianggap baik, maka secara otomatis masyarakat akan berpendapat bahwa pemimpinnya juga baik, dan jika negara dianggap buruk, maka masyarakat akan berpendapat bahwa pemimpinnya juga buruk. Menjadi...

HUBUNGAN NEGARA DENGAN MULTINATIONAL CORPORATION

Era globalisasi adalah era di mana masyarakat di seluruh dunia hidup dengan segala kemudahan. Kemudahan tersebut ada karena semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Majunya ilmu pengetahun dan teknologi memudahkan masyarakat untuk saling berhubungan dengan masyarakat...

PROFIL DKI JAKARTA

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) merupakan ibukota Negara Indonesia yang terletak di bagian barat laut Pulau Jawa. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa (2011). Jakarta merupakan kota metropolitan...

UPAYA MENANGGULANGI BANJIR DI DKI JAKARTA (PENGALIHAN ALIRAN ARUS SUNGAI DENGAN MELAKUKAN SODETAN)

Upaya ketiga Pemerintah DKI Jakarta dalam mengurangi banjir adalah mengalihkan arus sungai dengan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung dan Cisadane. Pembangunan sodetan bukan bertujuan untuk mengalihkan banjir dari Jakarta ke Tangerang. Proyek ini dimaksudkan untuk memberikan...

UPAYA MENANGGULANGI BANJIR DI DKI JAKARTA (PEMBUATAN WADUK BARU DI DAERAH CURAH HUJAN TINGGI)

Upaya kedua yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi banjir adalah dengan pembuatan waduk baru di daerah curah hujan dengan intensitas tinggi. Pembuatan waduk akan mengambil lokasi di Desa Cipayung dan Desa Sukamahi yang terletak di Kecamatan Megamendung,...

UPAYA MENANGGULANGI BANJIR DI DKI JAKARTA (NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG-CISADANE)

Upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi banjir adalah dengan normalisasi Sungai Ciliwung-Cisadane. Normalisasi sungai merupakan usaha untuk menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu dengan cara mengeruk sungai tersebut...

KASUS EKSPLOITASI BURUH NIKE INC

Nike Inc. adalah salah satu perusahaan multinasional yang memproduksi peralatan olahraga terbesar di dunia. Perusahaan ini didirikan tahun 1964 oleh pengusaha yang sekaligus adalah seorang atlet yaitu Bill Bowerman dan Phill Knight. Nike Inc. berpusat di Amerika Serikat dan memiliki...

PEMIMPIN SEBAGAI MEDIATOR

Masalah dan konflik bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Jika masalah dan konflik muncul di sekitar pemimpin maka sudah kewajibannyalah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jika konflik tidak diselesaikan dengan cepat maka akan timbul asumsi bahwa pemimpin tidak mampu mengorganisir...

PEMIMPIN SEBAGAI PENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TEPAT

Menjadi pemimpin artinya seseorang haruslah dapat mengambil keputusan secara tepat untuk keberlangsungan negaranya. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin harus memperhatikan cara dalam pengambilan keputusan, hasil keputusan dan kemampuan menyampaikan hasil keputusan. Hasil keputusan...

PEMIMPIN SEBAGAI KOMUNIKATOR YANG EFEKTIF

Seorang pemimpin yang baik haruslah dapat menjadi komunikator yang baik pula agar maksud dan tujuan yang disampaikan dapat mempengaruhi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan pemimpin dalam mencapai tujuan negara. Namun sebagai komunikator, pemimpin tidak...

PEMIMPIN SEBAGAI PERENCANA PEMBANGUNAN YANG BAIK

Berkaca pada perencanaan pembangunan yang ditugaskan kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya, pemimpin-pemimpin Indonesia masih belum dapat menyelesaikan tugasnya dengan benar. Banyak pembangunan yang ‘mandek’ seperti pembangunan monorail di Jakarta yang telah menjadi tugas turun...

CONTOH SOAL JURNAL PAJAK TANGGUHAN

Jawaban soal: Belum ada PT ABC mempunyai laba komersial tahun 2013 sebesar Rp 10.256.500.000. Dari rekonsiliasi laba (rugi) komersial dengan laba (rugi) menurut fiskal PT A selama 4 tahun berturut-turut diperoleh gambaran sebagai berikut (dalam ribuan rupiah): ...

MACAM-MACAM PAJAK PENGHASILAN

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.   Definisi Pajak Penghasilan...

KALIMAT SEDERHANA, KALIMAT MAJEMUK, DAN KALIMAT KOMPLEKS

KALIMAT SEDERHANA  Kalimat yang hanya memiliki sebuah subyek dan sebuah predikat, walaupun seringkali dilengkapi obyek baik secara langsung maupun tidak langsung.Contoh:  Saya membeli buku komunikasi bisnis di toko buku Gramedia kemarin. Andi mengirim pesanan buku...

KATA KERJA YANG EFEKTIF (PRECISE VERB)

Penulisan yang efektif menciptakan gambaran-gambaran yang berarti dalam pikiran pembaca. Salah satunya dengan kata-kata yang jelas, konkret, dan deskriptif. Penulisan yang tidak efektif seringkali dikarenakan kata-kata yang tidak bermutu, abstrak, dan umum. Cara yang paling sering...

KATA BENDA KONKRET

Kata benda meliputi nama orang, nama tempat, dan benda. Kata benda yang abstrak akan sulit untuk digambarkan, seperti institusi, integritas, lingkungan. Kata benda yang konkret akan lebih mudah untuk dibayangkan, seperti meja dan mobil. Kata benda mendeskripsikan suatu objek...

MEMAHAMI PROSES PENGOREKSIAN

Ketika pesan anda sudah selesai, inilah saatnya untuk mengoreksi. Jangan melalukan koreksi ketika pesan itu belum selesai karena itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Aspek-aspek yang perlu dikoreksi: Pengejaan. Cobalah untuk melihat kamus atau gunakan komputer anda untuk...

CARA UNTUK MENGOREKSI DOKUMEN KOMPLEKS

Kalimat yang panjang, rumit, dan dokumen penting membutuhkan pengoreksian yang lebih hati-hati, dapat dilakukan dengan cara: Print dokumennya, gunakan double-spaced, dan periksalah paling tidak seharian. Gunakan waktu lengang yang cukup untuk mengoreksinya. Bersiaplah untuk...

PEMERATAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

Pada jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan peningkatan. Pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama, terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat di daerah terpencil di sekitar wilayah Jakarta. Pemerataan pendidikan formal terdiri dari pemertaaan...

PENGERTIAN PEMERATAAN PENDIDIKAN

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan...

SURPLUS DAN SEIMBANG DALAM APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit; sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. Sejak Tahun 2000, Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran berimbang...

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Proses penyusunan anggaran seringkali menjadi sorotan masyarakat. Misalnya, pidato presiden setiap bulan Agustus tentang Nota Keuangan dan Rancangan APBN selalu menjadi indikator perekonomian negara setahun ke depan. Bahkan, tidak jarang APBN tersebut menjadi alat politik yang...

PROSES AKUNTANSI MANAJEMEN DI SEKTOR PUBLIK

Semua organisasi, baik swasta maupun sektor publik, didirikan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Pemerintah, misalnya, memiliki banyak fungsi dan tujuan yang harus dicapai, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya. Salah satu persamaan antara organisasi...

KEBIJAKAN ANGGARAN DEFISIT PADA APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

Sejak Indonesia ditimpa sejumlah gejolak ekonomi eksternal, pemerintah akhirnya memastikan revisi APBN 2008 lebih awal dari waktu biasanya, bulan Juli. Salah satu perubahan pokok terletak pada peningkatan defisit anggaran dari 1,7% PDB menjadi 2% PDB. Selain defisit, beberapa...

PRINSIP DAN AZAS PENYUSUNAN APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

PRINSIP PENYUSUNAN APBN Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu: Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita...

PROSES PENYUSUNAN APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

Proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu: Pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, dari bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus. Pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN, dari pertengahan bulan Agustus sampai...

PRINSIP DALAM APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

1. Prinsip Anggaran APBN 2. Prinsip Anggaran Dinamis 3. Prinsip Anggaran Fungsional Sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit. A. PRINSIP ANGGARAN DEFISIT Bedanya dengan prinsip...

STRUKTUR DAN SUSUNAN APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Sejak Tahun 2000, Indonesia telah menguba komposisi APBN dari T-account menjadi I-account sesuai dengan standar statistik keuangan pemerintah, Government...

MEKANISME PENYUSUNAN APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

MEKANISME PENYUSUNAN APBN (PASAL 13)  Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan...

KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

PASAL 12: APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Penyusunan...

TUJUAN, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

Tujuan, fungsi, dan klasifikasi APBN (Pasal 11): APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang- undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan...

TUJUAN PENYUSUNAN APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

Tujuan penyusunan APBN atau APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, agar terjadi keseimbangan yang dinamis, demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Adapun tujuan akhirnya adalah...

FUNGSI APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

Fungsi alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan taman umum. Fungsi distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum,tetapi juga dapat...