Layar Asdos

Mardiasmo (2002) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut.
 

1. Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah diterapkan.

Identifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik dapat dilakukan dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi sektor publik. Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan akan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik. Pada bagian ini, kita akan melihat beberapa klasifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik.

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit; sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. Sejak Tahun 2000, Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun. Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu: keseimbangan primer (primary balance) dan keseimbangan umum (overall balance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga. Keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.

Proses penyusunan anggaran seringkali menjadi sorotan masyarakat. Misalnya, pidato presiden setiap bulan Agustus tentang Nota Keuangan dan Rancangan APBN selalu menjadi indikator perekonomian negara setahun ke depan. Bahkan, tidak jarang APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan, baik oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi.

Freeman dan Shoulders (2003) mendefinisi anggaran sebagai berikut. Budgeting is the process of allocating scarce resources to unlimited demands, and a budget is a dollar-and-cents plan of operation for a specific period of time. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa penganggaran merupakan suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas (unlimited demands). Sementara itu, anggaran merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang.

Semua organisasi, baik swasta maupun sektor publik, didirikan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Pemerintah, misalnya, memiliki banyak fungsi dan tujuan yang harus dicapai, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya. Salah satu persamaan antara organisasi swasta dan sektor publik adalah sama-sama memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya.

Dengan keterbatasan sumber daya, suatu organisasi tidak mungkin hanya menyatakan tujuan akhirnya tanpa membuat rencana untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Agar perencanaan dan pengendalian dapat dilakukan dengan baik, perlu ada informasi yang mendukung perencanaan dan pengendalian tersebut. Proses akuntansi manajemen bertujuan mendapatkan informasi tersebut. Menurut The Chartered Institute of Management Accountant (1996), akuntansi manajemen mencakup aktivitas inti berikut ini.

Sejak Indonesia ditimpa sejumlah gejolak ekonomi eksternal, pemerintah akhirnya memastikan revisi APBN 2008 lebih awal dari waktu biasanya, bulan Juli. Salah satu perubahan pokok terletak pada peningkatan defisit anggaran dari 1,7% PDB menjadi 2% PDB. Selain defisit, beberapa asumsi dan target makro ekonomi dipastikan mengalami revisi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, lifting minyak, harga minyak mentah, dan lain-lain.

Pada dasarnya terdapat tiga gejolak eksternal yang berimbas pada perekonomian Indonesia.

PRINSIP PENYUSUNAN APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

Proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu:

Berikut ini diuraikan secara singkat kedua tahapan dalam proses penyusunan APBN tersebut.

1. Prinsip Anggaran APBN
2. Prinsip Anggaran Dinamis
3. Prinsip Anggaran Fungsional

Sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit.

A. PRINSIP ANGGARAN DEFISIT

Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan:

Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Sejak Tahun 2000, Indonesia telah menguba komposisi APBN dari T-account menjadi I-account sesuai dengan standar statistik keuangan pemerintah, Government Finance Statistics (GFS).


Pendapatan Negara dan Hibah

MEKANISME PENYUSUNAN APBN (PASAL 13) 

PASAL 12:

Tujuan, fungsi, dan klasifikasi APBN (Pasal 11):

Tujuan penyusunan APBN atau APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, agar terjadi keseimbangan yang dinamis, demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Adapun tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 angka 7, UU No. 17/2003).

Merujuk Pasal 12 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran bisa dibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian pada kedua sisi. Misalnya, sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya perubahan gaji/upah bagi rumah tangga yang memilikinya. Demikian pula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga, banyak dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Sisi penerimaan anggaran perusahaan banyak ditentukan oleh hasil penerimaan dari penjualan produk, yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi.

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam UU No. 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

SISTEMATIKA APBN

Strukstur anggaran pendapatan belanja terdiri dari:

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

 

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membatu mereka mngevaluasi peritiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan (predictive value), dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka (feedback value).

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.