HUBUNGAN KEWENANGAN MASA ORDE LAMA BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1957


Kekuasaan kepala daerah diminimalkan  yang dikedepankan adalah kekuasaan DPRD memiliki nuansa parlementer. Dengan demikian sebenarnya tidak sejalan dengan UUD 1945 yang mengantu asas Presidensil. Walaupun demikian penyimpangan ini mungkin karena masih dalam masa awal kemerdekaan.

Walaupun demikian UU No. 22 tahun 1948 tetap berlaku sampai keluarnya UU No. 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, meskipun pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda dengan pihak Indonesia yang diwakili oleh Drs. Moh. Hatta telah mengambil kesepakatan tentang pembentukan negara Indonesia serikat (RIS) dengan pemerintahan Belanda. Dan Belanda mengakui kedaulatan pemerintahan RIS kecuali Irian Jaya yang akan diserahkan kemudian, sikap mempertahankan Irian dan sikap mengalahnya pemerintah Indonesia atas kesepakatan menyangkut Irian Jaya inilah yang kemudian menjadi kemelut yang hingga kini tetap menjadi problem diantara sebagian masyarakat Irian Jaya dengan pemerintah Indonesia.

HUBUNGAN KEWENANGAN MASA ORDE LAMA BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 1948


UU No. 1 Tahun 1945 sukar diterima oleh daerah-daerah di luar jawa dan Madura, mengingat situasi saat itu, Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta di Solo pun juga tidak diatur secara jelas, mengingat pemerintah pusat pada saat itu masih menghargai keberadaan kedua daerah tersebut, yang tetap diakui oleh pemerintah Hindia Belanda, walaupun dengan berbagai pembatasan dan intervensi.

HUBUNGAN KEWENANGAN MASA ORDE LAMA BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1945


Orde lama merupakan sebutan pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968 di mana Indonesia masih mengalami masa-masa sulit setelah masa penjajahan. Banyak peristiwa yang telah terjadi pada masa sulit tersebut dan terutama pergeseran mekanisme-mekanisme yang berlaku di Orde Lama yang tidak diberlakukan lagi pada masa Reformasi ini. Beberapa mekanisme akan dibahas pada paper ini.

DEFINISI MODAL SOSIAL


Modal sosial adalah bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Modal sosial juga didefinisikan sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Selain itu, konsep ini juga diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama.

ANALISIS KEBIJAKAN MOBIL MURAH DENGAN EKONOMI GLOBAL


Kebijakan mobil murah merupakan kebijakan yang lahir oleh ekonomi global dan lebih tepatnya adalah sistem ekonomi kapitalis yang artinya warga negara memiliki hak seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Memprediksi kebijakan baru pemerintah dimana akan lahir mobil murah yang diperuntukkan oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah maka nantinya yang akan menikmati mobil murah tersebut bukanlah masyarakat miskin namun masyarakat yang sudah tergolong mapan. Mengapa demikian? Sudah jelas bahwa semurah-murahnya mobil akan mencapai lebih dari  Rp 70 juta rupiah, apakah dengan harga yang masih tergolong tinggi tersebut akan mampu dinikmati masyarakat miskin? Tentunya tidak.

ANALISIS KEBIJAKAN MOBIL MURAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN NEOLIBERALISME


Tahun 2013 merupakan tahun yang dapat kita katakan sebagai puncak neoliberalisme yang akan mendatangkan kapitalisme. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang berhubungan erat dengan neoliberalisme, yaitu kebijakan mobil murah yang ramah lingkungan. Mobil murah tersebut merupakan mobil yang dirancang oleh dua perusahaan asing yaitu Toyota dan Daihatsu. Kebijakan baru tersebut dianggap tidak sehat dan hanya menguntungkan pemilik modal. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang juga merupakan sebuah proyek politik pemerintahan selanjutnya yang berindikasikan demi kesejahteraan negara.

METODE KUALITATIF DAN KUANTITATIF TERKAIT FENOMENA SOSIAL


A. METODE KUANTITATIF

Metode Kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Menurut Fraenkel dan Wallen (1993) penelitian kuntitatif:

"Research in which investigator attempts to study naturally according phenomena in all their complexity."

Untuk dapat melakukan pengukuran, fenomena social dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, variable dan indicator. Penelitian metode kuantitatif menggunakan symbol-simbol atau angka-angka yang berhubungan dengan fenomena yang akan diteliti dan dapat dihitung menggunakan teknik perhitungan secara matematik untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

DEFINISI PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (KEMITRAAN PEMERINTAH SWASTA)


Dalam membuat rencana pembangunan, Pemerintah memiliki keterbatasan dalam bidang dana, oleh karena itu Pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang lebih dikenal dengan istilah “Public Private Partnership” (PPP). Menurut William J. Parente definisi PPP:

an agreement or contract, between a public entity and a private party, under which : (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the private party receives compensation for performing the function, directly or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party.

PENTINGNYA INTERPERSONAL SKILL


Sebuah organisasi pasti membutuhkan seorang manajer yang mampu memimpin dan mengatur organisasinya. Dibutuhkan manajer yang aktif dan berkompeten dalam memimpin dan mensukseskan sebuah organisasi. Jika kita ingin menjadi manajer yang sukses dalam memimpin organisasinya maka kita harus mempelajari interpersonal skill. Interpersonal Skill adalah  kecakapan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, kecakapan atau keterampilan untuk berkomunikasi baik verbal maupun non verbal. Interpersonal skill dapat dikuasai jika kita dapat menekan ego pribadi. Dengan menekan ego pribadi, maka kita dapat belajar untuk memahami orang lain karena setiap orang mempunyai keunikan masing-masing. Penguasaan interpersonal skill yang memadai memungkinkan kita  untuk dapat menangani anggota secara lebih efektif, komunikasi akan berjalan lancar, tercipta hubungan yang harmonis dan adanya saling bergantung dan saling terikat dengan sesama anggota sehingga meningkatkan produktivitas anggota dalam suatu perusahaan.

KEBERHASILAN KEBIJAKAN KARTU SEHAT


Kebijakan Kartu Sehat atau yang lebih dikenal dengan PKMS dinilai telah berhasil. Terlihat dari beberapa aspek seperti:
  1. Makin bertambahnya peserta PKMS setiap tahunnya (kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah banyak yang mengenal Kebijakan Kartu Sehat dan sudah mengetahui manfaatnya).
  2. Kebijakan ini telah mendapat penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada Arutala dari Departemen Kesehatan, Pemerintah Kota Surakartatelah member perhatian terhadap kesehatan masyarakat sebagai contoh keberhasilan PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta).
  3. Dari kebijakan ini juga rumah sakit mendapatkan relasi.
  4. Menjadikan koordinasi timbale balik antara Rumah Sakit/Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

PENGERTIAN KARTU SEHAT DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA SURAKARTA


Kartu Sehat adalah program yang dibuat oleh Walikota Surakarta, Joko Widodo pada tahun 2008 sewaktu masa pemerintahannya di kota tersebut. Kartu Sehat ini juga sering disebut dengan PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta) yang dimana berfungsi untuk meringankan masyarakat Surakarta dalam pembiayaan jaminan kesehatan. PKMS ini merupakan pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan kepada masyarakat Surakarta pemegang kartu berobat berlangganan. PKMS juga merupakan  Program Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan kepada masyarakat Kota Surakarta yang berwujud bantuan pengobatan rawat jalan di Puskesmas dan RSD Surakarta, maupun rawat inap di Puskesmas rawat inap RSD Surakarta dan Rumah sakit yang ditunjuk.

ETIKA DAN MORAL POLITIK DPR (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT)


Etika dan moral politik tidak hanya berkaitan dengan perilaku aktor politik dan aktor kebijakan, namun juga membahas kualitas moral para pelaku. Etika politik adalah gabungan dari etika institutional dan etika keutamaan.  Institusi dan keutamaan merupakan  dua dimensi yang saling mendukung. Keutamaan merupakan faktor stabilisasi tindakan yang berasal dari dalam emosi diri perilaku, sedangkan institusi menjamin tindakan dari luar diri perilaku (benhard Sutor, Politische Ethik, 1991, hal 65).

STRATEGI DAN TUJUAN POLITIK SOEHARTO


Alm. Jenderal Besar TNI purn. H. M. Soeharto yang dikenal dengan sebutan Bapak Pembangunan dan juga mantan Presiden RI yang telah berkuasa selama 32 tahun mempunyai sejarah panjang yang sulit ditafsirkan dan beberapa misteri yang tak terpecahkan. Begawan politik Soeharto memang hebat dalam menaklukan dan membodohi bangsanya sendiri. Pada peristiwa G30S di tahun 1965, beliau mampu menyembunyikan rahasia terkotor dan terbesar bangsa Indonesia melalui manipulasi sejarah 1965. Pada peristiwa Reformasi 1998, kembali beliau dengan indahnya mengecoh bangsanya sendiri melalui manipulasi reformasi.  Di sini terdapat beberapa versi yang mengatakan bahwa SUPERSEMAR merupakan wujud dari ambisi Soeharto yang ingin berkuasa sedang di versi yang lain SUPERSEMAR adalah sah perintah dari Soekarno. Dapat dilihat dari wacana diatas terdapat strategi politik yang digunakan Soeharto untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan tujuan politiknya adalah membentuk opini public terhadap apa yang dilakukan Soeharto. Tujuan politiknya tercapai, Ia memenangkan opini public dan pencitraannya membawanya terpilih sebagai Presiden kedua RI menggantikan Soekarno.Alm. Jenderal Besar TNI Purn. H.M Soeharto lahir di Dusun Kenusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta 27 Januari 2008. Soeharto terlahir dari pasangan Kertosudiro dengan Sukirah. Pernikahan orang tua Soeharto tidak bertahan lama. Tidak lama setelah Soeharto lahir orang tuanya bercerai dan Ibunya menikah lagi dan dikaruniai 7 orang anak. Ketika usia Soeharto 7 tahun, Ia tinggal dengan kakeknya, Mbah Atmosudiro, ayah dari ibunya. Ketika berumur delapan tahun Soeharto bersekolah di SD, tetapi Soeharto berpindah-pindah terus. Soeharto kecil gemar bertani. Ia juga rajin mengaji, dan giat dalam segala hal. Soeharto kecil anak yang aktif. Soeharto melanjutkan pendidikannya pada jenjang SMP dan setelah tamat Ia ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi namun tak terlaksana karena orang tuanya tidak mampu membiayai karena kondisi ekonomi. Tahun 1942, Soeharto membaca pengumuman penerimaan anggota Koninklijk Nederlands Indisce Leger (KNIL). KNIL adalah tentara kerajaan Belanda. Ia mendaftarkan diri dan diterima menjadi tentara. Waktu itu, ia hanya sempat bertugas tujuh hari dengan pangkat sersan, karena Belanda menyerah kepada Jepang. Sersan Soeharto kemudian pulang ke Dusun Kemusuk. Justru di sinilah, karier militernya dimulai. Pada 1 Juni 1940, ia diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Setelah enam bulan menjalani latihan dasar, ia tamat sekolah militer sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Ia terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong serta resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Dia bergabung dengan pasukan kolonial Belanda, KNIL. Saat Perang Dunia II berkecamuk pada 1942, ia dikirim ke Bandung untuk menjadi tentara cadangan di Markas Besar Angkatan Darat selama seminggu. Setelah berpangkat sersan tentara KNIL, dia kemudian menjadi koman dan peleton, komandan kompi di dalam militer yang disponsori Jepang yang dikenal sebagai tentaraPETA, komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalyon berpangkat letnan kolonel. Setelah Perang Kemerdekaan berakhir, ia tetap menjadi Komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat letnan kolonel. Ia memimpin Brigade Garuda Mataram dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Azis di Sulawesi. Kemudian, ia ditunjuk sebagai Komadan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) Sektor Kota Makassar yang bertugas mengamankan kota dari gangguan eks KNIL/KL. Pada 1 Maret 1949, ia ikut serta dalam serangan umum yangberhasil menduduki Kota Yogyakarta selama enam jam. Inisiatif itu muncul atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepadaPanglima Besar Soedirman bahwa Brigade X pimpinan Letkol Soeharto segera melakukan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama enam jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia (RI) masih ada. Pada usia sekitar 32 tahun, tugasnya dipindahkan ke Markas Divisi dan diangkat menjadi Komandan Resimen Infenteri 15 dengan pangkat letnan kolonel (1 Maret 1953). Pada 3 Juni 1956, ia diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro di Semarang. Dari Kepala Staf, ia diangkat sebagai pejabat Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro. Pada 1 Januari 1957, pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel.

PROSES TERBENTUKNYA PERUNDANG-UNDANGAN


PROSES TERBENTUKNYA PERUNDANG-UNDANGAN

Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari:
  1. Perencanaan
  2. Persiapan 
  3. Teknik Penyusunan
  4. Perumusan dan Pembahasan
  5. Pengesahan
  6. Pengundangan
  7. Penyebarluasan

PENGERTIAN PERUNDANG-UNDANGAN


Dalam konteks Negara Indonesia, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat Negara yang berwenang dan bersifat mengikat secara umum. Sedangkan pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.

ANALISIS KONFLIK KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) VS POLRI (KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA)


PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara Demokrasi yang telah merdeka sejak tahun 1945. Penjajahan tidak manusiawi yang dilakukan oleh para penjajah telah merusak sistem pemerintahan dan moral bangsa Indonesia. Rakyat diperlakukan sewenang-wenang tanpa belas kasihan, dibiarkan seperti binatang yang mengais-ngais di tanah kelahirannya sendiri. Pedih jika kita melihat kembali sejarah negara kita yang kelam itu. Memang benar Indonesia telah merdeka sudah sejak 67 tahun yang lalu, namun Indonesia saat ini masih terjajah. Bangsa Indonesia terjajah oleh para wakil rakyat yang tidak lebih dari seorang penjajah pada waktu kelam itu. Perbedaaannya adalah Indonesia pada saaat ini terjajah oleh materialisme. Tujuan seseorang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat tidak lagi untuk menjunjung harkat dan martabat rakyat yang ‘teraniaya’, namun sudah berorientasikan pada materi dan bagaimana cara mendapatkan materi itu jika diperlukan malah akan mengorbankan rakyatnya sendiri. Sekarang Indonesia sedang mewabah penyakit KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang sulit untuk disembuhkan. Pada paper ini saya akan sedikit membahas konflik antara KPK vs POLRI yang sudah diasumsikan oleh masyarakat bahwa konflik ini ada hubungannya dengan para pejabat yang melakukan tindak korupsi dan juga menguntungkan bagi mereka.Perseteruan antara KPK dan Polri berawal dari kasus korupsi Simulator SIM di Kantor Polri. Sebenarnya kasus ini sudah terjadi sekitar delapan tahun yang lalu, namun entah mengapa kasus ini terdengar baru-baru ini. Apakah ada pihak-pihak yang sengaja menutup-nutupi kasus ini ataukah kasus ini merupakakan sebuah kamuflase yang sedang dimainkan oleh para koruptor?

DEFINISI, PROSES, DAN PENYEBAB KONFLIK


Secara etimologis kata konflik berasal dari kata ‘configere’ yang artinya saling memukul. Secara sosiologis konflik merupakan suatu proses sosial sedikitnya melibatkan dua orang atau kelompok di mana salah satu pihak mempunyai keinginan untuk menyingkirkan dan menghancurkan salah satu pihak lainnya. Dari segi psikologis konflik merupakan suatu mekanisme psikologis dasar yang berpusat disekitar tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Menurut Soejono Soekanto, konflik adalah suatu proses social individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan Dari pembahasan mengenai definisi konflik tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konflik yang terjadi antara KPK dan Polri merupakan suatu perbedaan atas tujuan-tujuan, kepentingan dan keinginan dari masing-masing institusi. 

DEFINISI PEMIMPIN


Pemimpin adalah simbol negara dan negara merupakan cermin dari pemimpin. Jika negara dianggap baik, maka secara otomatis masyarakat akan berpendapat bahwa pemimpinnya juga baik, dan jika negara dianggap buruk, maka masyarakat akan berpendapat bahwa pemimpinnya juga buruk. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah karena selain harus memiliki karakter kepemimpinan, seorang pemimpin juga harus menguasai prinsip-prinsip manajerial yang sederhana namun menyeluruh seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengendalian (controlling) sehingga mampu menciptakan keadaan di mana orang lain yang dipimpinnya saling bekerjasama untuk mencapai tujuan negara. 

HUBUNGAN NEGARA DENGAN MULTINATIONAL CORPORATION


Era globalisasi adalah era di mana masyarakat di seluruh dunia hidup dengan segala kemudahan. Kemudahan tersebut ada karena semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Majunya ilmu pengetahun dan teknologi memudahkan masyarakat untuk saling berhubungan dengan masyarakat lain yang ada di seluruh dunia yang pada akhirnya hubungan tersebut akan menjadi hubungan yang saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan tersebut dapat ditandai dengan pergerakan masyarakat ataupun benda (mobilisasi) dan juga munculnya ide-ide secara cepat dalam skala besar yang melintasi batas-batas kedaulatan yang akan mengubah peradaban dunia menjadi lebih baik dan modern.

PROFIL DKI JAKARTA


Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) merupakan ibukota Negara Indonesia yang terletak di bagian barat laut Pulau Jawa. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa (2011). Jakarta merupakan kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia.

Sebagai ibukota negara, tentunya Kota Jakarta dilengkapi dengan berbagai infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas masyarakat baik dalam aktivitas bisnis, politik maupun budaya. Tidak heran jika Jakarta merupakan kota yang pertumbuhannya dalam segala bidang cepat berkembang jika dibandingkan dengan kota-kota lain baik di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Karena perkembangannya yang begitu pesat, Jakarta menjadi tujuan utama masyarakat di seluruh Pulau Indonesia untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup.

UPAYA MENANGGULANGI BANJIR DI DKI JAKARTA (PENGALIHAN ALIRAN ARUS SUNGAI DENGAN MELAKUKAN SODETAN)


Upaya ketiga Pemerintah DKI Jakarta dalam mengurangi banjir adalah mengalihkan arus sungai dengan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung dan Cisadane. Pembangunan sodetan bukan bertujuan untuk mengalihkan banjir dari Jakarta ke Tangerang. Proyek ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan debit air di dua tempat. Dalam pembangunan Sodetan Sungai Ciliwung dan Cisadane, Pemerintah DKI Jakarta membangun jaringan dan bekerjasama dengan berbagai pihak, yaitu:

UPAYA MENANGGULANGI BANJIR DI DKI JAKARTA (PEMBUATAN WADUK BARU DI DAERAH CURAH HUJAN TINGGI)


Upaya kedua yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi banjir adalah dengan pembuatan waduk baru di daerah curah hujan dengan intensitas tinggi. Pembuatan waduk akan mengambil lokasi di Desa Cipayung dan Desa Sukamahi yang terletak di Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dalam upaya pembuatan waduk baru di Desa Cipayung dan Desa Sukamahi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun jaringan dan bekerjasama dengan beberapa pihak, yaitu:

UPAYA MENANGGULANGI BANJIR DI DKI JAKARTA (NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG-CISADANE)


Upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi banjir adalah dengan normalisasi Sungai Ciliwung-Cisadane. Normalisasi sungai merupakan usaha untuk menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu dengan cara mengeruk sungai tersebut di titik-titik rawan tersembunyi aliran air untuk meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung air dan mengalirkan air ke laut.

Dalam upaya normalisasi sungai, pemerintah provinsi DKI Jakarta membangun jaringan dan bekerjasama dengan berbagai pihak yaitu:

KASUS EKSPLOITASI BURUH NIKE INC


Nike Inc. adalah salah satu perusahaan multinasional yang memproduksi peralatan olahraga terbesar di dunia. Perusahaan ini didirikan tahun 1964 oleh pengusaha yang sekaligus adalah seorang atlet yaitu Bill Bowerman dan Phill Knight. Nike Inc. berpusat di Amerika Serikat dan memiliki anak perusahaan yang tersebar di seluruh dunia termasuk Asia yaitu Cina, Thailand, Malaysia, India dan Indonesia.

Dalam perjalanan menuju kesuksesannya, Nike Inc telah mengorbankan sejumlah buruh di seluruh dunia terutama di Indonesia yang bekerja pada perusahaan dengan melanggar beberapa aturan serikat buruh. Beberapa aturan yang ditetapkan bagi buruh Nike Inc di Indonesia:

PEMIMPIN SEBAGAI MEDIATOR


Masalah dan konflik bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Jika masalah dan konflik muncul di sekitar pemimpin maka sudah kewajibannyalah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jika konflik tidak diselesaikan dengan cepat maka akan timbul asumsi bahwa pemimpin tidak mampu mengorganisir bawahannya. Pemimpin dapat menjadi seorang mediator untuk menyelesaikan konflik dan masalah yang ada. Dalam menyelasaikan konflik dan masalah tersebut, pemimpin tidak harus menyelesaikannya sendiri, namun juga dapat memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengemukakan pendapatnya tentang kondisi-kondisi penting yang diinginkan, yang menurut persepsi masing-masing harus dipenuhi dengan pemanfaatan berbagai sumber daya dan dana yang tersedia. Penyelesaian konlik dan masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu kompetensi, kolaborasi, pengelakan, akomodasi dan kompromi.

PEMIMPIN SEBAGAI PENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TEPAT


Menjadi pemimpin artinya seseorang haruslah dapat mengambil keputusan secara tepat untuk keberlangsungan negaranya. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin harus memperhatikan cara dalam pengambilan keputusan, hasil keputusan dan kemampuan menyampaikan hasil keputusan. Hasil keputusan seorang pemimpin akan diterima oleh orang-orang yang dipimpinnya, tergantung dari bagaimana cara atau proses keputusan itu diambil. Karena kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh orang-orang yang dipimpin, maka proses pengambilan keputusan harus dapat dikontrol dan dipertanggung-jawabkan kepada yang memberi wewenang. Oleh karena itu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin harus selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita organisasi atau komunitas.

PEMIMPIN SEBAGAI KOMUNIKATOR YANG EFEKTIF


Seorang pemimpin yang baik haruslah dapat menjadi komunikator yang baik pula agar maksud dan tujuan yang disampaikan dapat mempengaruhi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan pemimpin dalam mencapai tujuan negara. Namun sebagai komunikator, pemimpin tidak hanya diharapkan dapat berbicara dengan baik, pemimpin juga harus menjadi pendengar yang baik juga. Pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak memiliki kemampuan sebagai komunikator yang baik karena apa yang disampaikan sering disalahartikan oleh masyarakat dan lebih buruknya lagi adapula pemimpin yang bertindak sendiri tanpa ada komunikasi dengan bawahan dan hal ini memicu terjadinya konflik akibat kesalahpahaman dalam berkomunikasi antara pemimpin, bawahan dan masyarakatnya. Pemimpin-pemimpin sebelumnya juga tidak menjadi pendengar yang baik. Mereka memiliki kecenderungan untuk mempertahankan posisi dengan beradu argumen apabila mendapat kritikan dan memandang rendah pihak-pihak yang menyuarakan pendapatnya mengenai apa yang sebaiknya dilakukan pemimpin untuk negaranya.

PEMIMPIN SEBAGAI PERENCANA PEMBANGUNAN YANG BAIK


Berkaca pada perencanaan pembangunan yang ditugaskan kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya, pemimpin-pemimpin Indonesia masih belum dapat menyelesaikan tugasnya dengan benar. Banyak pembangunan yang ‘mandek’ seperti pembangunan monorail di Jakarta yang telah menjadi tugas turun menurun dari pemimpin satu ke pemimpin setelahnya. Hal ini dikarenakan perencanaan dianggap sebagai formalitas dalam mekanisme proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara bottom-up ataupun top-down serta masih lemahnya inovasi yang memungkinkan perencana untuk memilih alternative yang dipandang lebih baik bagi untuk masyarakat. Sebagai seorang pemimpin, sudah menjadi tugas wajibnya untuk merencanakan pembangunan yang menjadi prioritas untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan, selain itu juga program dan kegiatan harus memiliki manfaat bagi bangsanya. Perencanaan pembangunan harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa melanggar hak bangsanya dan menggunakan dana yang telah disediakan dengan sebaik-baiknya.

CONTOH SOAL JURNAL PAJAK TANGGUHAN


Jawaban soal: Belum ada

PT ABC mempunyai laba komersial tahun 2013 sebesar Rp 10.256.500.000.

Dari rekonsiliasi laba (rugi) komersial dengan laba (rugi) menurut fiskal PT A selama 4 tahun berturut-turut diperoleh gambaran sebagai berikut (dalam ribuan rupiah):


2013
2012
2011
2010
Laba (Rugi) Komersial
10.256.500
10.570.300
(5.587.000)
(8.215.000)
Beda Tetap :




Sumbangan
851.000
640.000
200.000
500.000
Entertainment
100.000
350.000
150.000
300.000

MACAM-MACAM PAJAK PENGHASILAN


  1. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
      
  2. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. PPh 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah pusat/daerah ,instansi atau lembaga-lembaga Negara lainnya sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.

KALIMAT SEDERHANA, KALIMAT MAJEMUK, DAN KALIMAT KOMPLEKS


KALIMAT SEDERHANA
 
Kalimat yang hanya memiliki sebuah subyek dan sebuah predikat, walaupun seringkali dilengkapi obyek baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh: 
  1. Saya membeli buku komunikasi bisnis di toko buku Gramedia kemarin.
  2. Andi mengirim pesanan buku ke konsumen.


KALIMAT MAJEMUK
 
Kalimat yang berisi dua atau lebih klausa independen (klausa yang dapat berdiri sendiri atau mempunyai pengertian yang utuh) dan tidak mempunyai klausa dependen (klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga tidak memiliki pengertian yang utuh). Suatu kalimat majemuk dihubungkan dengan kata penghubung: dan, tetapi, atau.

KATA KERJA YANG EFEKTIF (PRECISE VERB)


Penulisan yang efektif menciptakan gambaran-gambaran yang berarti dalam pikiran pembaca. Salah satunya dengan kata-kata yang jelas, konkret, dan deskriptif. Penulisan yang tidak efektif seringkali dikarenakan kata-kata yang tidak bermutu, abstrak, dan umum. Cara yang paling sering digunakan untuk memperjelas penulisan yang ambigu adalah dengan menggunakan kata kerja yang efektif. Contohnya:

KATA BENDA KONKRET


Kata benda meliputi nama orang, nama tempat, dan benda. Kata benda yang abstrak akan sulit untuk digambarkan, seperti institusi, integritas, lingkungan. Kata benda yang konkret akan lebih mudah untuk dibayangkan, seperti meja dan mobil. Kata benda mendeskripsikan suatu objek dari yang sangat abstrak ke yang sangat konkret, contohnya objek, sepeda motor, dan mobil.

Dalam penulisan bisnis, bantulah pembacamu “melihat” apa yang kamu maksud dengan menggunakan bahasa yang konkret.

MEMAHAMI PROSES PENGOREKSIAN


Ketika pesan anda sudah selesai, inilah saatnya untuk mengoreksi. Jangan melalukan koreksi ketika pesan itu belum selesai karena itu hanya akan membuang-buang waktu saja.

Aspek-aspek yang perlu dikoreksi:
  1. Pengejaan. Cobalah untuk melihat kamus atau gunakan komputer anda untuk melihat pengejaan yang benar.
  2. Tata bahasa. Periksalah tata bahasanya. Gunakan komputer anda untuk mengecek bila perlu.
  3. Tanda baca. Pastikan bahwa klausa pendahuluan diikuti dengan tanda koma. Lakukan pengecekan ini beberapa kali.

CARA UNTUK MENGOREKSI DOKUMEN KOMPLEKS


Kalimat yang panjang, rumit, dan dokumen penting membutuhkan pengoreksian yang lebih hati-hati, dapat dilakukan dengan cara:
  1. Print dokumennya, gunakan double-spaced, dan periksalah paling tidak seharian.
  2. Gunakan waktu lengang yang cukup untuk mengoreksinya.
  3. Bersiaplah untuk menemukan kesalahan. Secara psikologis, kita sulit untuk menemukan kesalahan kita sendiri, dan kita juga tidak ingin ada kesalahan.

PEMERATAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL


Pada jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan peningkatan. Pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama, terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat di daerah terpencil di sekitar wilayah Jakarta. Pemerataan pendidikan formal terdiri dari pemertaaan pendidikan di tingkat prasekolah, sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi.

Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan pada anak usia dini, misal : playgroup dan taman kanak-kanak. Pada daerah perkotaan pendidikan prasekolah secara formal sudah sering ditemukan, tetapi untuk daerah terpencil seperti di pinggiran kota atau daerah kumuh, masih sangat jarang. Meskipun sekolah dasar memang sudah cukup dirasakan pemerataannya di berbagai daerah, hal ini sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun, tetapi mutu dari pendidikan tersebut masih sangat berbeda antara daerah.

PENGERTIAN PEMERATAAN PENDIDIKAN


Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

SURPLUS DAN SEIMBANG DALAM APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)


Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit; sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. Sejak Tahun 2000, Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun. Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu: keseimbangan primer (primary balance) dan keseimbangan umum (overall balance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga. Keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK


Proses penyusunan anggaran seringkali menjadi sorotan masyarakat. Misalnya, pidato presiden setiap bulan Agustus tentang Nota Keuangan dan Rancangan APBN selalu menjadi indikator perekonomian negara setahun ke depan. Bahkan, tidak jarang APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan, baik oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi.

Freeman dan Shoulders (2003) mendefinisi anggaran sebagai berikut. Budgeting is the process of allocating scarce resources to unlimited demands, and a budget is a dollar-and-cents plan of operation for a specific period of time. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa penganggaran merupakan suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas (unlimited demands). Sementara itu, anggaran merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang.

PROSES AKUNTANSI MANAJEMEN DI SEKTOR PUBLIK


Semua organisasi, baik swasta maupun sektor publik, didirikan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Pemerintah, misalnya, memiliki banyak fungsi dan tujuan yang harus dicapai, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya. Salah satu persamaan antara organisasi swasta dan sektor publik adalah sama-sama memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya.

Dengan keterbatasan sumber daya, suatu organisasi tidak mungkin hanya menyatakan tujuan akhirnya tanpa membuat rencana untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Agar perencanaan dan pengendalian dapat dilakukan dengan baik, perlu ada informasi yang mendukung perencanaan dan pengendalian tersebut. Proses akuntansi manajemen bertujuan mendapatkan informasi tersebut. Menurut The Chartered Institute of Management Accountant (1996), akuntansi manajemen mencakup aktivitas inti berikut ini.

KEBIJAKAN ANGGARAN DEFISIT PADA APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)


Sejak Indonesia ditimpa sejumlah gejolak ekonomi eksternal, pemerintah akhirnya memastikan revisi APBN 2008 lebih awal dari waktu biasanya, bulan Juli. Salah satu perubahan pokok terletak pada peningkatan defisit anggaran dari 1,7% PDB menjadi 2% PDB. Selain defisit, beberapa asumsi dan target makro ekonomi dipastikan mengalami revisi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, lifting minyak, harga minyak mentah, dan lain-lain.

Pada dasarnya terdapat tiga gejolak eksternal yang berimbas pada perekonomian Indonesia.

PRINSIP DAN AZAS PENYUSUNAN APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)


PRINSIP PENYUSUNAN APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:
  1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
  2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
  3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:
  1. Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
  2. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
  3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional

PROSES PENYUSUNAN APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)


Proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu:
  • Pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, dari bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus.
  • Pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN, dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember.

Berikut ini diuraikan secara singkat kedua tahapan dalam proses penyusunan APBN tersebut.

PRINSIP DALAM APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)


1. Prinsip Anggaran APBN
2. Prinsip Anggaran Dinamis
3. Prinsip Anggaran Fungsional

Sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit.


A. PRINSIP ANGGARAN DEFISIT

Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan:
  • Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan melainkan sebagai sumber pembiayaan.
  • Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN + sumber pembiayaan LN (bersih)

STRUKTUR DAN SUSUNAN APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)


Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Sejak Tahun 2000, Indonesia telah menguba komposisi APBN dari T-account menjadi I-account sesuai dengan standar statistik keuangan pemerintah, Government Finance Statistics (GFS).


Pendapatan Negara dan Hibah

MEKANISME PENYUSUNAN APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)


MEKANISME PENYUSUNAN APBN (PASAL 13) 
  1. Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
  2. Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)


PASAL 12:
  1. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
  2. Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

TUJUAN, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)


Tujuan, fungsi, dan klasifikasi APBN (Pasal 11):
  1. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang- undang.
  2. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
  3. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2003 mendefinisikan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

TUJUAN PENYUSUNAN APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)


Tujuan penyusunan APBN atau APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, agar terjadi keseimbangan yang dinamis, demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Adapun tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

FUNGSI APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

  1. Fungsi alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan taman umum.
  2. Fungsi distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum,tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana pensiun.
  3. Fungsi stabilisasi, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keunagn negara teratur sesuai dengan di terapkan. Jika pendapatan dipakai sesuai dengan yang di terapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai stabilisator.